Sosialisasi/Advokasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim. Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA – Sebanyak 83 peserta yang terdiri atas operator desa, penilik PAUD PNF, koordinator wilayah dan sekretariat Tim Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (TPPATS) mengikuti Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP ATS) Tahap I di Hotel Five Style, 5–8 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penguatan kapasitas operator desa sebagai ujung tombak verifikasi data di lapangan.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kutim Heri Purwanto mengatakan operator desa memiliki peran penting untuk memastikan setiap data ATS sesuai kondisi riil di wilayah masing-masing.
"Kalau yang belum pernah bersekolah nanti diverifikasi oleh operator desa. Kalau yang drop out dan lulus tidak melanjutkan akan ditangani operator sekolah," ujar Heri.
Seluruh hasil verifikasi nantinya diinput ke sistem milik Kementerian Pendidikan sekaligus ke aplikasi daerah yang tengah dikembangkan Disdikbud Kutim sebagai data pembanding kondisi riil di lapangan.
"Ada data yang memang orangnya sudah tidak ada di Kutai Timur, ada yang sudah lulus SMA bahkan sudah kuliah, tetapi masih tercatat. Makanya kita kembangkan aplikasi agar data riil di lapangan bisa terlihat," jelasnya.
Selain pelatihan teknis, Disdikbud juga mendorong keterlibatan pemerintah desa melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBDes untuk mendukung kegiatan verifikasi lapangan maupun intervensi pendidikan bagi anak yang berisiko putus sekolah.
Heri menambahkan, setelah mengikuti pelatihan, operator desa akan diberi waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
"Target saya teman-teman operator desa ini setelah pelatihan sudah melakukan verifikasi lapangan. Dari situ kita akan punya data yang benar sebagai dasar menyusun program penanganan ATS," katanya.
Selain menghadirkan materi dari Disdikbud Kutim, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang membahas pengelolaan data ATS secara nasional, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim yang memberikan pemahaman mengenai dukungan pemerintah desa, termasuk pemanfaatan APBDes untuk mendukung percepatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Di akhir kegiatan, seluruh peserta juga akan mendapatkan layanan pembuatan akun untuk mengakses sistem ATS.
Melalui pelatihan tersebut, pemerintah berharap seluruh operator desa mampu menghasilkan data pendidikan yang lebih akurat sehingga penanganan ATS dapat dilakukan secara tepat sasaran sekaligus mendukung target penurunan angka ATS di Kabupaten Kutim.(kopi17/kopi13/kopi3)
