Ketua DPRD Kutim Jimmi. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA — Munculnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dirancang untuk melacak indikasi inefisiensi dan ketidakwajaran dalam belanja barang serta jasa pemerintah kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Menyikapi viralnya platform AI bernama Nemesis Assai tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyatakan dukungannya.
Menurut dia, adopsi teknologi mutakhir sangat krusial dalam memperkuat aspek transparansi sekaligus mengoptimalkan fungsi kontrol terhadap sirkulasi anggaran daerah maupun pusat.
Platform Nemesis sendiri merupakan inovasi kecerdasan buatan besutan anak bangsa. Sistem ini mengintegrasikan jutaan data pengadaan publik dari pangkalan data terbuka, seperti SIRUP dan INAPROC. Melalui algoritma cerdasnya, Nemesis mampu memetakan serta memberi tanda bahaya (red flag) pada paket-paket proyek yang terindikasi memiliki harga satuan tidak rasional atau berpotensi memicu pemborosan uang negara.
Terkait dengan dinamika di Kutim, sektor pengadaan publik memang kerap memantik atensi dan kritik dari para pengguna media sosial, terutama mengenai besaran nominal anggaran pada sejumlah proyek infrastruktur maupun pengadaan daerah.
Merespons fenomena digital ini, Ketua DPRD Jimmi memandang kehadiran AI pengawas sebagai angin segar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan bahwa instrumen teknologi mampu menjadi alat koreksi yang efektif untuk meminimalisasi kebijakan atau realisasi anggaran yang tidak berpihak pada kemaslahatan publik.
"Kehadiran inovasi semacam ini sangat kita perlukan untuk mengoreksi berbagai hal yang keluar dari jalur komitmen awal pemerintah dalam melayani masyarakat," ungkap Jimmi ditemui sejumlah awak media.
Politikus PKS tersebut menambahkan, struktur APBD maupun APBN sudah selayaknya difokuskan pada sektor-sektor produktif. Alokasi dana publik harus memberikan efek domino yang nyata terhadap stimulus roda perekonomian lokal serta perbaikan taraf hidup masyarakat luas.
Lebih lanjut, Jimmi menggarisbawahi bahwa arus keterbukaan informasi di era modern kini sudah tidak bendung lagi akibat penetrasi digital yang kian masif.
"Di era sekarang, dinding pembatas informasi sudah runtuh, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kehadiran AI justru mempermudah proses ini, dan suka atau tidak suka, kita harus mulai beradaptasi melangkah ke sana," imbuhnya.
Di samping pemanfaatan AI untuk mengawal transparansi anggaran, Jimmi juga menaruh harapan agar pemerintah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mereformasi rantai birokrasi yang selama ini dianggap kaku, memakan waktu lama, serta berbiaya tinggi.
Ia memberikan contoh konkret mengenai prosedur asistensi atau konsultasi program kerja ke tingkat pemerintah provinsi maupun kementerian pusat yang selama ini kerap menuntut perjalanan dinas tatap muka.
"Harapannya, kementerian dan lembaga pemerintah bisa mempercepat pemangkasan alur birokrasi itu lewat kecerdasan buatan. Apabila proses asistensi dapat dialihkan menggunakan AI berbasis regulasi, koordinasi bisa berjalan penuh selama 24 jam tanpa perlu tatap muka langsung," pungkas Jimmi.(kopi13/kopi3)
