Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat memberikan sambutan dalam Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja BLUD. Foto: Nasruddin/Pro Kutim.
SANGATTA - Setiap hari, ada momen pagi yang baru saja beranjak ketika aparatur sipil negara (ASN) mulai memasuki ruang-ruang kerja, sebagian membuka komputer, sebagian lainnya menyiapkan agenda pelayanan. Namun, bagi Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, kehadiran seorang aparatur tidak semestinya berhenti pada jejak digital di mesin presensi.
Bagi dia, ukuran bekerja tidak terletak pada ada atau tidaknya nama seorang pegawai dalam daftar kehadiran. Yang jauh lebih penting adalah apa yang dikerjakan setelah presensi tercatat dan sejauh mana pekerjaan itu memberi faedah bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Ardiansyah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Selasa, (28/7/2026).
Di hadapan jajaran rumah sakit umum daerah, pusat kesehatan masyarakat, dan unit BLUD lainnya, ia memberikan teguran sekaligus pengingat agar aparatur tidak terjebak dalam rutinitas administratif yang kehilangan substansi pelayanan.
"Begitu kita bekerja di institusi masing-masing, tidak hanya sekadar formalitas bekerja, datang pagi kemudian kita absen e-Kinerja, pulang juga e-Kinerja, bukan hanya sekadar itu," tegas Ardiansyah.
Pernyataan itu menjadi semacam penanda bahwa presensi, dalam pandangan Ardiansyah, hanyalah pintu masuk dari sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Setelah seorang ASN hadir di tempat kerja, ada amanah yang mesti ditunaikan, pekerjaan yang perlu direncanakan, dicatat, dievaluasi, dan terutama dirasakan manfaatnya oleh warga.
Ia meminta setiap pegawai memiliki gambaran yang terang mengenai pekerjaan yang hendak dilakukan setiap hari. Dengan demikian, keberadaan aparatur di kantor tidak berhenti sebagai rutinitas yang berulang, melainkan melahirkan kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
"Betul-betul begitu kita hadir, maka kita akan melihat hari ini saya kerjanya apa, kemudian saya harus mencatat laporan kerja saya hari ini apa, dan seterusnya. Bagaimana masyarakat bisa terlayani," lanjutnya.
Bagi Ardiansyah, pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan menjadi titik penting dalam menilai keberadaan aparatur pemerintah. Sebab, birokrasi pada akhirnya bukan hanya tentang dokumen, laporan, ataupun sistem digital yang merekam aktivitas pegawai. Di balik seluruh perangkat administrasi itu terdapat kepentingan publik yang harus dijawab melalui pelayanan yang nyata.
Terlebih, tantangan pelayanan publik ke depan diperkirakan semakin berat. Pemerintah menghadapi pembatasan dalam penataan tenaga kerja serta keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menuntut aparatur untuk tidak bekerja dengan pola yang ajek (tetap dan tidak berubah), melainkan mencari cara yang lebih efektif dalam menjalankan tugas.
Dalam situasi semacam itu, inovasi menjadi kebutuhan. Aparatur dituntut meningkatkan kualitas kinerja sekaligus menemukan jalan keluar atas keterbatasan yang dihadapi. Beban pelayanan tidak boleh berujung pada penurunan mutu hanya karena jumlah sumber daya manusia terbatas.
Pesan itu terasa semakin relevan bagi jajaran BLUD. Unit pelayanan kesehatan berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi yang acap kali tidak sederhana. Rumah sakit, puskesmas, dan unit layanan kesehatan lainnya menjadi ruang tempat warga menggantungkan harapan ketika membutuhkan pertolongan. Karena itu, Ardiansyah berharap Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja BLUD tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan yang usai ketika peserta meninggalkan ruangan. Pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan harus dibawa pulang, diterapkan, dan diterjemahkan menjadi perbaikan di unit kerja masing-masing.
"Saya berharap kehadiran Saudara hari ini tidak hanya sekadar formalitas absensi mengikuti bimbingan teknis, tetapi hari ini Saudara betul-betul mendiskusikan, menerapkan diri untuk mendapatkan masukan, bahkan berinovasi untuk mengeluarkan rencana yang menjadi bagian untuk dibawa kembali ke tempat masing-masing," pungkasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan laporan kinerja bukan hanya sebagai kewajiban administratif. Laporan semestinya menjadi cermin untuk melihat apa yang telah dikerjakan, apa yang belum tercapai, dan bagian mana yang perlu dibenahi. Dari sana, perencanaan berikutnya dapat disusun dengan pijakan yang lebih nyata. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kinerja juga tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan harus terlihat dari pengalaman masyarakat ketika menerima layanan. Apakah pelayanan semakin mudah diakses, apakah prosesnya semakin baik, dan apakah kebutuhan warga benar-benar terjawab, menjadi bagian dari pertanyaan yang mesti dijawab oleh setiap unit pelayanan.
Ardiansyah pun menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan barometer utama keberhasilan instansi pemerintah, khususnya unit BLUD. Ukuran itu berada di lapangan, tempat masyarakat bersentuhan langsung dengan pelayanan pemerintah. Dengan perspektif tersebut, aparatur dituntut melihat pekerjaannya sebagai amanah yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan warga. Presensi menjadi awal, sementara dampak pelayanan adalah tujuan akhirnya.
"Melalui Bimtek ini, seluruh jajaran BLUD di Kutim dihapkan dapat membawa perubahan positif dan satu harapan baru demi peningkatan mutu serta kinerja pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat," tutupnya.
Pesan Ardiansyah pada akhirnya mengarah pada satu perkara mendasar. Apa itu? Yakni bekerja sebagai ASN bukan hanya soal hadir secara fisik, melainkan menghadirkan manfaat. Ada pekerjaan yang mesti dituntaskan, ada kinerja yang harus dicatat, dan ada masyarakat yang menunggu pelayanan. Di tengah keterbatasan tenaga dan tuntutan publik yang terus berkembang, birokrasi dituntut meninggalkan kebiasaan bekerja secara mekanis. Setiap jam kerja harus memiliki arti, setiap tugas mesti memiliki tujuan, dan setiap pelayanan perlu bermuara pada kepentingan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, ukuran keberhasilan itu bukan semata-mata seberapa tertib aparatur mengisi presensi pada pagi dan sore hari. Ukuran yang lebih hakiki ialah apakah kehadiran mereka mampu menghadirkan pelayanan yang lebih bermutu bagi warga yang dilayani. (kopi4/kopi3)
