Suasana High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, bersama sejumlah dinas teknis terkait dalam mengantisipasi dampak El Niño. Foto: Alvian Pro Kutim
SANGATTA - Perubahan iklim tidak lagi hadir sebagai wacana yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Di berbagai belahan dunia, cuaca ekstrem telah memperlihatkan daya rusaknya terhadap kehidupan manusia, perekonomian, hingga ketahanan pangan. Gelombang panas (heatwave atau suhu udara yang meningkat secara ekstrem dalam waktu tertentu) yang melanda sejumlah negara di Eropa dalam beberapa pekan terakhir menjadi penanda bahwa ancaman iklim dapat berkembang menjadi krisis kemanusiaan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Pelajaran itulah yang menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Niño. Fenomena alam yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang tersebut dinilai berpotensi mengurangi produksi pertanian, menekan ketersediaan air bersih, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga memengaruhi stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Komitmen itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutim yang berlangsung di Ruang Tempudau, Sekretariat Kabupaten, Senin (13/7/2026).
Pertemuan itu menghadirkan unsur Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perumdam Tirta Tuah Benua, serta organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak menyatukan langkah agar kesiapan daerah tidak hanya bertumpu pada satu sektor, melainkan menjadi ikhtiar bersama dalam menjaga pangan, inflasi, air bersih, dan mitigasi kebencanaan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa dinamika iklim global harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan daerah. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak El Niño benar-benar dirasakan masyarakat.
"Perubahan kondisi alam global harus dijadikan dasar dalam menyusun langkah kesiapsiagaan di daerah. Kita harus melindungi hajat hidup masyarakat sebelum dampak buruknya meluas," tegas Ardiansyah.
Ia menilai, pencegahan selalu lebih bernilai dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Karena itu, berbagai langkah mitigasi perlu segera dijalankan sejak sekarang agar risiko yang mungkin muncul dapat ditekan sedini mungkin. Salah satu gagasan yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan lubang bekas tambang (void) yang telah memenuhi standar keselamatan sebagai alternatif cadangan air baku. Menurut Ardiansyah, potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga pasokan air bersih ketika debit sungai menurun selama musim kemarau. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan sistem integrated farming (pertanian terpadu), sehingga produktivitas sektor pertanian tetap terpelihara meski menghadapi keterbatasan air.
Arahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi langkah teknis oleh masing-masing perangkat daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP), Dyah Ratnaningrum, menyatakan pihaknya akan memperkuat pendampingan kepada petani melalui percepatan musim tanam sebelum puncak kemarau, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Serta penerapan pola tanam yang lebih adaptif mengikuti perubahan iklim. Pada saat yang sama, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) memperkuat cadangan pangan pemerintah beserta lumbung pangan masyarakat. Langkah tersebut dipersiapkan sebagai bantalan apabila terjadi penurunan produksi akibat kekeringan maupun gagal panen (fuso).
Di sektor pelayanan air bersih, Direktur Utama Perumdam Tirta Tuah Benua, Suparjan, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengkaji berbagai sumber air baku alternatif. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah optimalisasi void bekas tambang yang dinilai aman, sehingga kebutuhan air masyarakat tetap dapat dipenuhi apabila musim kemarau menyebabkan penyusutan debit sungai.
Perhatian pemerintah tidak berhenti pada aspek produksi pangan dan air bersih. Potensi lonjakan harga bahan pangan akibat terganggunya produksi maupun distribusi juga menjadi fokus pembahasan HLM TPID.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Bank Indonesia dan BPS akan terus memantau perkembangan harga komoditas strategis, antara lain beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi daerah.
"Selain melakukan pemantauan rutin, pemerintah juga menyiapkan operasi pasar murah, memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), serta memastikan distribusi pangan dari daerah surplus tetap berjalan agar pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali," ujar Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani.
Forum tersebut juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan menghadapi El Niño tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dipandang menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membangun ketahanan daerah. Warga diimbau mulai menghemat penggunaan air bersih, memanfaatkan air hujan selama masih tersedia, serta menggunakan air secara arif sesuai kebutuhan pokok. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di kawasan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Bagi warga yang memiliki pekarangan, pemerintah mendorong penanaman cabai, sayuran, maupun tanaman pangan berumur pendek dengan teknik hemat air. Ikhtiar sederhana tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar ketika pasokan menurun.
Di sisi lain, masyarakat diingatkan untuk menjaga kesehatan selama cuaca panas berlangsung. Berkaca pada gelombang panas di Eropa, warga dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas berat pada siang hari, menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala kelelahan akibat suhu tinggi.
Melalui sinergi antarlembaga, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkab Kutim berharap dampak El Niño dapat diminimalkan sejak awal. Langkah antisipatif yang dibangun hari ini tidak hanya ditujukan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, melainkan juga menjadi fondasi untuk menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, menjamin ketersediaan air bersih, dan melindungi keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim global yang semakin nyata. (kopi4/kopi3)
