Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Dinas TPHP Kutim, Bohari. Foto: Alvian Pro Kutim
TELUK PANDAN - Di tengah pusaran ketidakpastian ekonomi global, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta fluktuasi pasokan pangan yang kerap mengguncang harga beras di pasaran, upaya memperkuat ketahanan pangan daerah kembali menjadi ihwal yang dipandang mendesak. Bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim), jalan menuju kemandirian pangan itu tidak ditempuh lewat retorika semata, melainkan melalui pembukaan hamparan sawah baru yang perlahan mulai mengubah lanskap pertanian di sejumlah wilayah pedalaman. Pemkab Kutim terus melanjutkan program cetak sawah rakyat sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada beras. Sekaligus menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Program tersebut dijalankan melalui dukungan anggaran Pemerintah Pusat dan skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Bohari, mengatakan program cetak sawah itu sejatinya telah dimulai sejak tahun lalu. Dengan target awal mencapai 1.106 hektare.
“Hingga akhir tahun lalu sudah tercetak kurang lebih 400 hektare. Memang ada beberapa kendala teknis di lapangan sehingga program dilanjutkan kembali tahun ini,” ujar Bohari di ruang kerjanya, Senin siang (25/5/2026).
Di atas meja kerjanya yang dipenuhi dokumen perencanaan pertanian, Bohari menjelaskan tahapan lanjutan program kini mulai bergerak. Kontrak penyelesaian pekerjaan disebut telah ditandatangani sekitar dua pekan lalu dan saat ini memasuki tahap awal pelaksanaan atau MC 0 (tahap pemeriksaan awal pekerjaan lapangan).
“Yang dilanjutkan hampir 600 hektare. Kontraknya sekitar tiga bulan dan diusahakan selesai dalam waktu tersebut,” katanya.
Program pengembangan sawah itu tersebar di sejumlah kawasan yang dinilai potensial, mulai dari Bengalon, Busang, Sandaran, Susuk, Kaubun hingga Kombeng. Namun, tidak seluruh target awal dapat diwujudkan lantaran sebagian lahan terbentur persoalan perizinan dan kondisi topografi yang kurang memungkinkan untuk dicetak menjadi sawah produktif.
Sebelum pengerjaan fisik dilakukan, setiap lokasi lebih dahulu melalui tahapan survei investigasi dan desain atau SID guna memastikan kelayakan lahan. Pemerintah Pusat juga terlibat melalui dukungan APBN dan pendampingan lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI dalam proses pekerjaan di lapangan. Tak berhenti pada program yang tengah berjalan, DTPHP Kutim turut mengusulkan tambahan hampir 700 hektare cetak sawah baru untuk tahun mendatang. Usulan tersebut bahkan telah melalui tahapan verifikasi.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan sektor pangan tidak semata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Lebih jauh dari itu, ketahanan pangan dipandang sebagai penyangga kestabilan ekonomi daerah di tengah tingginya ketergantungan pasokan beras dari luar Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kalau program ini berjalan konsisten setiap tahun dan petani langsung menanam setelah lahan dibuka, maka perlahan target swasembada bisa dicapai,” ujar Bohari.
Meski demikian, jalan menuju swasembada tidak selalu lapang. Sektor pertanian pangan di Kutim masih berhadapan dengan arus alih fungsi lahan dan tingginya minat masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi, serta memiliki kepastian pasar yang lebih jelas.
Bohari tidak menampik kenyataan tersebut. Menurut dia, sawit memang menawarkan daya tarik tersendiri bagi petani karena mata rantai penjualan hasil kebun telah terbentuk rapi.
“Memang secara hitungan-hitungan sawit menjanjikan, tetapi kalau pertanian ini dikelola dengan baik sebenarnya hasilnya juga tidak kalah,” katanya.
Ia memaparkan, produktivitas sawah di Kutim saat ini rata-rata mampu menghasilkan lebih dari 3,5 ton gabah per hektare dalam satu musim tanam. Bahkan di wilayah Kaubun, hasil panen pernah mendekati 6 ton per hektare. Jika petani mampu melakukan dua kali masa tanam dalam setahun, maka satu hektare sawah dapat menghasilkan sekitar 7 ton gabah. Dengan asumsi harga beras berkisar Rp12 ribu per kilogram, nilai bruto hasil pertanian padi dapat mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Angka itu dinilai cukup kompetitif dibanding sektor perkebunan rakyat.
Di sisi lain, kebun sawit rakyat rata-rata menghasilkan sekitar 20 hingga 25 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun. Dengan harga TBS berkisar Rp3 ribu per kilogram, pendapatan petani sawit memang berada pada rentang yang relatif bersaing. Namun, menurut Bohari, pembeda utama bukan hanya terletak pada besaran produksi, melainkan kepastian pasar dan distribusi hasil panen. Petani sawit relatif lebih mudah menjual hasil kebunnya karena jaringan industri hilir telah terbentuk, sedangkan petani padi masih kerap menghadapi persoalan penyerapan gabah.
“Kadang petani selesai panen, gabahnya belum tersalurkan. Ini yang harus kita kawal bersama agar petani tetap semangat menanam,” ujarnya.
Atas dasar itu, pemerintah daerah mulai mendorong penguatan hilirisasi pangan melalui rencana pembangunan gudang atau fasilitas Bulog di Kutim. Proses hibah lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut disebut telah mendapat dukungan dan kini tinggal menunggu keberlanjutan penganggaran. Keberadaan gudang penyimpanan dan fasilitas penyerapan gabah dipandang penting sebagai penyangga harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani. Perlahan, geliat pengolahan beras lokal juga mulai tumbuh meski masih berskala rumahan. Beras produksi Kaubun dan sejumlah desa lain di Kutim bahkan mulai dipasarkan hingga ke luar daerah.
Di tengah bentang lahan yang masih luas dan dukungan program yang terus berlanjut dari pusat hingga daerah, Kutim menyimpan harapan untuk membangun sistem pangan yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Sebuah ikhtiar panjang yang tak hanya berbicara soal hamparan sawah baru, tetapi juga tentang menjaga dapur masyarakat tetap mengepul di masa depan. (kopi4/kopi3)
