Dialog DPPKB Kutim dan DP3A membahas terkait AKSIS.Foto: Humas DPPKB Kutim
SAMARINDA – Penanganan kemiskinan dan stunting di Kalimantan Timur kini mulai bergeser ke arah integrasi program yang lebih komprehensif. Upaya ini ditandai dengan langkah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang mempererat sinergi lintas sektor guna mematangkan peluncuran program Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting atau AKSIS.
Langkah strategis tersebut dipertajam melalui audiensi antara DPPKB Kutim dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (2/3/2026) kemarin. Pertemuan ini menjadi krusial karena tidak hanya membahas soal kemisikinan dan stunting, tetapi juga mencakup persiapan pembukaan Sekolah Lansia perdana di Kutim sebagai bagian dari penguatan kualitas keluarga.
Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi B menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari mandat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi. Menurut dia, kolaborasi ini diharapkan mampu menyelaraskan gerak antara kebijakan di tingkat provinsi dengan implementasi di kabupaten.
"Hasil pertemuan ini sangat positif. Rencana strategis ke depan akan dilaporkan langsung kepada Gubernur dan Bunda Genre sebagai bentuk komitmen pimpinan daerah," ujar Junaidi.
Program AKSIS yang direncanakan meluncur pada April mendatang dirancang untuk tidak bekerja secara parsial. Junaidi menekankan pentingnya keterlibatan dinas-dinas lain, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pendidikan. Pendekatan terpadu ini diyakini mampu menyentuh akar persoalan kemiskinan yang kerap menjadi pemicu utama gangguan tumbuh kembang anak.
Pelaksana Tugas Kepala DP3A Kalimantan Timur Anik Nurul Aini memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi senantiasa terbuka terhadap inovasi yang lahir dari kabupaten atau kota. Menurut dia, keberhasilan sebuah program nasional sering kali bermula dari model percontohan yang tangguh di tingkat lokal.
"Kami mendukung penuh. Tidak selalu provinsi yang harus menjadi rujukan; kabupaten atau kota pun bisa menjadi pionir. Jika inovasi AKSIS ini terbukti efektif, kami akan menerapkan prinsip amati, tiru, dan modifikasi untuk diterapkan di wilayah lain," tutur Anik.
Hadirnya program Sekolah Lansia dalam rangkaian AKSIS menunjukkan adanya perluasan fokus pemerintah daerah. Pendidikan bagi lansia dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga secara utuh. Dengan lansia yang tetap produktif dan sehat, beban ekonomi keluarga dapat ditekan, sekaligus menciptakan lingkungan pengasuhan yang lebih baik bagi generasi muda di dalam rumah tangga.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mengakselerasi target penurunan angka kemiskinan dan prevalensi tengkes di Kalimantan Timur, selaras dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional.(*/kopi13/kopi3)
