Plt Kepala Bidang Peternakan DTPHP Kutim, drh Cut Mutia (Vian Pro Kutim). Foto: Alvian Pro Kutim
SANGATTA - Di tengah bentangan lahan yang luas dan potensi agraria yang belum sepenuhnya tergarap, kebutuhan daging sapi dan telur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), hingga kini masih ditopang kiriman dari luar daerah. Produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Situasi itu menjadi ironi tersendiri bagi daerah yang selama ini dikenal memiliki ruang pengembangan peternakan cukup lapang. Pemerintah daerah pun kini berkejaran dengan waktu untuk memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan sekaligus tumpuan ekonomi non tambang di masa mendatang.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim terus mengakselerasi sejumlah program peningkatan populasi ternak. Mulai dari program Sikomandan, inseminasi buatan (IB), vaksinasi penyakit hewan menular, hingga pengembangan korporasi ternak dan ayam petelur.
Kepala DTPHP Kutim melalui Pelaksana Tugas Kepala Bidang Peternakan, drh Mutia, mengatakan program prioritas pemerintah untuk ternak besar saat ini ialah Sikomandan atau Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri, kelanjutan dari program sebelumnya, yakni Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab).
“Setiap tahun kita memiliki target inseminasi buatan. Tahun ini sekitar lima ratus lebih target IB. Kalau target tercapai 100 persen biasanya akan ditambah lagi dari provinsi maupun pusat,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/5/2026).
Ia menjelaskan, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) peternakan di Kutim kini memiliki petugas yang telah dibekali pelatihan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, hingga pendampingan proses kelahiran ternak. Saat ini populasi sapi di Kutim diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu ekor yang tersebar di 18 kecamatan. Angka tersebut meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 13 hingga 14 ribu ekor. Namun capaian itu belum mampu mengembalikan populasi seperti sebelum pandemi 2020-2022, ketika jumlah ternak pernah menembus sekitar 24 ribu ekor.
Penurunan populasi tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Wabah penyakit hewan menular menjadi salah satu pukulan paling telak bagi peternak. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), LSD (Lumpy Skin Disease atau penyakit kulit benjol pada sapi), hingga penyakit Jembrana sempat menggerus populasi ternak secara signifikan.
“Kalau sudah ada wabah sangat berpengaruh. Dari 24 ribu sekarang tinggal sekitar 15 ribu. Makanya kita fokus di vaksinasi dan pengendalian penyakit,” katanya.
Meski populasi sapi mencapai sekitar 15 ribu ekor, jumlah itu belum otomatis mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara ideal. Sebab, tidak semua ternak merupakan sapi siap potong. Sebagian besar masih berupa indukan produktif, anak sapi, maupun ternak dalam fase pembesaran.
Dengan kebutuhan konsumsi daging sapi dan kerbau masyarakat Kutim yang diperkirakan mencapai sekitar 1.200 hingga 1.250 ton per tahun, daerah ini sedikitnya memerlukan sekitar 6 ribu ekor sapi potong setiap tahun.
Di sisi lain, peternak juga dihadapkan pada tantangan kematian ternak akibat penyakit, penjualan sapi keluar daerah, hingga reproduksi ternak yang belum optimal. Untuk menahan laju penurunan populasi, DTPHP rutin melaksanakan vaksinasi PMK, LSD, dan Jembrana dengan dukungan vaksin dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pemerintah daerah juga menjalankan Program Desa Korporasi Ternak (PDKT) sejak 2024 di sejumlah kawasan seperti Kecamatan Teluk Pandan, Muara Wahau, dan Kaubun.
Program itu tidak hanya diarahkan untuk menambah populasi ternak, tetapi juga memperkuat kelembagaan peternak agar lebih mandiri dan terorganisasi.
Sementara itu, di sektor unggas, pemerintah mulai mendorong pengembangan ayam petelur guna mengurangi ketergantungan pasokan telur dari luar daerah. Pemkab Kutim sebelumnya membangun kandang berkapasitas 16 ribu ekor di Teluk Pandan dan Babul Ulum, Sangatta Selatan, dengan konsep semi close house.
Pemerintah daerah juga mulai mempererat kolaborasi dengan asosiasi peternak ayam petelur di Sangatta melalui pendampingan, pertemuan rutin, hingga pembahasan solusi terkait persoalan pakan dan pengembangan kandang. Namun jalan menuju swasembada telur masih berliku. Tingginya ongkos operasional serta ketergantungan terhadap pasokan pakan menjadi hambatan utama yang belum mudah diurai.
“Faktor terbesar memang pakan. 70 persen biaya itu dari pakan. Kalau kualitas pakan tidak sesuai maka kualitas telur juga turun,” ujarnya.
Selain persoalan pakan, keterbatasan tenaga lapangan dan luasnya wilayah Kutim turut menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan hewan maupun vaksinasi ternak. Jarak antarkecamatan yang berjauhan membuat distribusi layanan tidak selalu mudah dijangkau dalam waktu singkat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menaruh harapan besar pada sektor peternakan sebagai salah satu palang ekonomi baru di Kutim. Di tengah upaya memperkuat sektor non tambang, peternakan dinilai memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola secara tekun dan berkelanjutan.
“Peternakan itu sebenarnya menarik. Kalau sudah mencintai bidang ini dan mau belajar prosesnya, hasilnya sangat menjanjikan. Minimal Kutim bisa swasembada daging dan telur tidak lagi tergantung dari luar daerah,” tutupnya. (kopi4/kopi3)
