Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat memberikan arahan dalam kegiatan FORMIKA
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Bappeda kini tengah memacu mesin ekonominya untuk keluar dari ketergantungan sektor ekstraktif. Melalui lokakarya kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang digelar di Sangatta, Pemkab Kutim menggandeng mitra internasional, akademisi, hingga pelaku usaha untuk merumuskan peta jalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis lanskap berkelanjutan.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi didampingi Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Arief Sri Wahyuni), Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kutim, Ripto Widargo, GIZ Sustainability Value Added in Agricultural Supply Chains in Indonesia Iwied Wahyulianto saat membuka Workshop Multi Pemangku Kepentingan Terkait Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Kutim gelaran Forum Multi Pihak Pembangunan Berkelanjutan (FORMIKA) Kutim bekerja sama dengan Bappeda di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026) menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal bukan sekadar angka, melainkan fondasi untuk mewujudkan visi daerah yang mandiri. Kutim sejatinya memiliki modalitas geografis yang sangat strategis sebagai simpul jalur Trans Kalimantan. Dengan hamparan perkebunan kelapa sawit yang mencapai hampir satu juta hektare, Mahyunadi menyayangkan potensi nilai tambah yang belum tergarap maksimal.
"Kita punya kekayaan alam yang melimpah, dari hutan hingga ekosistem pesisir. Namun, tantangan kita adalah bagaimana mengubah kekayaan ini menjadi ekonomi produktif melalui hilirisasi. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada penjualan bahan mentah," ujar Mahyunadi.
Kemudian terkait hilirisasi kelapa sawit dan batu bara menjadi agenda prioritas jangka menengah. Pemerintah daerah membidik Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai pintu gerbang investasi global.
"Untuk menjembatani hal tersebut, dukungan dari mitra internasional seperti GIZ (Jerman) dan pemerintah Swiss, melalui Sekretariat Urusan Ekonomi (SECO) dan berkolaborasi dengan Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), mendukung SUSTAIN KUTIM (Sustainable Landscape Initiative in Kutim) menjadi sangat krusial dalam membangun jaringan koneksi dengan investor dunia," tegas Mahyunadi.
Selain industri skala besar, lokakarya ini juga membedah potensi "harta karun" lokal yang selama ini belum terdata secara presisi, seperti sektor sarang burung walet. Sektor ini dinilai memiliki potensi pajak yang besar jika dikelola dengan sistem pendataan yang terukur.
Di sisi lain, penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM turut dipacu. Pemkab Kutim berkomitmen memperkuat permodalan Bank Kutim (BPR) agar akses kredit bagi pengusaha kecil semakin terbuka lebar.
"Jika UMKM bergerak, denyut nadi ekonomi daerah akan lebih stabil dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Hal yang paling menarik dalam forum ini adalah pembahasan mengenai skema ekonomi hijau. Kutim mulai melirik peluang perdagangan karbon (carbon trading) berbasis hutan serta pendanaan lingkungan hidup dari lembaga nasional seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Langkah ini dianggap sebagai solusi cerdas untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian paru-paru dunia, termasuk di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK)," urai Mahyunadi.
Untuk itu, program kolaborasi ini direncanakan akan terus bergulir hingga tahun 2029, dengan target menjadikan Kutim sebagai kabupaten percontohan pembangunan berkelanjutan pada tingkat yurisdiksi, khususnya untuk komoditas sawit dan karet.
Menutup arahannya, Mahyunadi berpesan kepada seluruh elemen, termasuk awak media, untuk terus mengawal proses transformasi ini. Ia menekankan pentingnya akurasi informasi dalam menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi. Melalui rekomendasi strategis yang lahir dari lokakarya ini, Kutim optimis mampu menciptakan struktur fiskal yang tangguh dan tidak lagi rentan terhadap gejolak harga komoditas global.(kopi15/kopi13/kopi3)
