Jalannya sosialisasi dan penguatan Komite Gender di PT IPS. Foto: Miftah/Pro Kutim
SANGKULIRANG – Langkah PT Indonesia Plantation Sinergi (IPS) menggalakkan Komite Gender didorong tak sekadar urusan administrasi internal, melainkan menjadi benteng perlindungan sekaligus motor pemberdayaan perempuan di industri sawit Kutai Timur (Kutim).
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pembentukan dan Penguatan Komite Gender bagi Pekerja Perempuan dan Istri Pekerja Perusahaan Sawit di PT IPS, Sangkulirang, Rabu (26/8/2026).
Mewakili Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid, Kabid Perlindungan Perempuan Supianti mengatakan Komite Gender harus menjadi ruang komunikasi, edukasi, koordinasi, sekaligus wadah menyerap kebutuhan dan persoalan perempuan.
“Komite Gender ini bukan hanya sekadar sebuah kepengurusan, tetapi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan perubahan yang positif,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kesetaraan gender membutuhkan kolaborasi pemerintah, perusahaan, pekerja, keluarga pekerja, dan mitra pembangunan. Kesetaraan, kata dia, bukan sekadar menyamakan perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan kesempatan, penghargaan, perlindungan, dan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan masing-masing.
Dari sisi perusahaan, Supriyadi selalu koordinator substanbility mengungkapkan PT IPS sebenarnya telah membentuk Komite Gender sejak 2016. Namun, saat itu perannya masih terbatas pada pembentukan internal tanpa arah program yang jelas.
“Terus terang di sini kami sudah memulainya di 2016 atau 10 tahun yang lalu. Cuma kita masih sebatas pembentukan internal. Belum tahu seperti apa yang bagusnya komite gender secara struktural, secara pengembangan,” ujarnya.
Penguatan bersama DPPPA Kutim, Yayasan Solidaridad, dan narasumber kemudian membuka perspektif baru bagi perusahaan. Komite Gender dinilai tak hanya berperan dalam isu perlindungan perempuan, tetapi juga dapat menjadi motor pemberdayaan dan pengembangan potensi perempuan.
“Calon-calon usahawan dari ibu-ibu ini sudah mulai menonjol dan semangat sekali. Tadi menyampaikan hasil koordinasinya. Dan itu saya lihat sangat-sangat positif,” katanya.
Supriyadi menilai perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa Komite Gender memiliki ruang kerja yang luas, termasuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan keluarga pekerja.
“Kita selaku pengusaha atau perusahaan tentu sangat memerlukan bimbingan dari Bapak/Ibu Dinas maupun narasumber yang sangat luar biasa yang memberikan motivasinya hari ini,” ujarnya.
Ia pun berharap pengalaman PT IPS dapat menjadi rujukan bagi perusahaan lain di Kutai Timur.
“Harapannya IPS bisa jadi tolak ukur atau percontohan,” tegasnya.
Bagi Pemkab Kutim melalui DPPPA, penguatan Komite Gender menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kerja yang aman, adil, dan inklusif, khususnya bagi perempuan di sektor perkebunan. Pendampingan tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan, tetapi diarahkan agar komite mampu menjalankan fungsi perlindungan, edukasi, komunikasi, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Kolaborasi dengan perusahaan dan mitra pembangunan seperti Yayasan Solidaridad diharapkan memperkuat langkah tersebut. Dari PT IPS, Pemkab Kutim ingin melihat model Komite Gender yang hidup dan berdampak, sehingga dapat menjadi praktik baik yang direplikasi perusahaan lain serta ikut mendorong terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan pekerja di Kutai Timur.(kopi18/kopi13/kopi3)
