Momen arahan dari Mentan Andi Amran Sulaiman dalam Rakor dan dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi.Foto: Dewi/Pro Kutim
JAKARTA – Pemerintah memperketat langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menyusul prediksi anomali iklim berupa kemarau panjang pada tahun ini. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pengelolaan air dan percepatan pola tanam menjadi strategi utama untuk mencegah krisis produksi pangan.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Nasional Koordinasi Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026). Forum ini merespons peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai ancaman kekeringan ekstrem yang berpotensi melanda berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kesiapsiagaan daerah adalah kunci dalam menghadapi ketidakpastian cuaca. Menurut dia, ancaman penurunan produksi pertanian akibat krisis air harus diantisipasi dengan langkah-langkah teknis yang konkret dan terukur.
"Mitigasi harus dilakukan sejak dini, mulai dari pengelolaan air, percepatan tanam, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. Kita tidak boleh lengah menghadapi prediksi kemarau panjang ini," ujar Amran di hadapan puluhan kepala daerah.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari Sumatera hingga Papua, mulai dari Bupati Agam, Bupati Blitar, hingga Bupati Sumba Barat. Kehadiran para pimpinan daerah ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan pusat dengan kondisi rill di lapangan.
Salah satu perwakilan dari Kalimantan Timur, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan pusat. Ia menekankan pentingnya penguatan strategi adaptasi, terutama di wilayah yang memiliki potensi pertanian besar namun rentan terhadap perubahan pola hujan.
"Kutai Timur memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, tantangan iklim harus kita antisipasi bersama melalui kebijakan yang tepat dan dukungan teknologi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air," kata Mahyunadi.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian mendorong daerah untuk segera mengeksekusi sejumlah rencana aksi, antara lain memastikan ketersediaan infrastruktur air di lahan-lahan produktif. Kemudian mendorong petani menggunakan benih yang lebih adaptif terhadap suhu tinggi dan minim air dan memastikan stok pangan di tingkat daerah tetap stabil selama masa kemarau.
Pemerintah berharap sinergi ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Keberlanjutan swasembada di tengah dinamika perubahan iklim global bergantung pada seberapa cepat pemerintah daerah merespons instruksi percepatan tanam sebelum puncak kekeringan tiba.(kopi15/kopi13/kopi3)
