Foto: ist
SAMARINDA - Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menorehkan capaian membanggakan dalam upaya memajukan kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan. Daerah di pesisir timur Kalimantan itu memperoleh penghargaan Gender Champion pada bidang ekonomi dan pariwisata dalam ajang Parade Gender Kalimantan Timur (Kaltim) 2026, sebuah forum yang menjadi ruang apresiasi bagi inisiatif pembangunan responsif gender di tingkat provinsi.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (29/4/2026). Agenda itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini, sekaligus implementasi dari Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender, sebuah regulasi yang menegaskan pentingnya memasukkan perspektif kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perencanaan pembangunan.
Penghargaan yang diterima Kutim ini menjadi penanda bahwa kerja-kerja pemberdayaan perempuan di daerah tersebut dinilai berhasil mengintegrasikan perspektif gender ke dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Dua bidang yang kerap menjadi lokomotif penggerak kesejahteraan masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kaltim, Anik Nurul Aini, menuturkan bahwa capaian pembangunan gender di Kaltim memang menunjukkan geliat yang menggembirakan. Indeks pembangunan gender, katanya, memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, realitas di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan yang tidak ringan.
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan serta terbatasnya partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Dua hal itu, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan ikhtiar bersama.
“Peningkatan akses bagi perempuan memang sudah terlihat, namun belum sepenuhnya menyentuh sektor-sektor strategis,” ujar Anik.
Karena itu, kata dia, pihaknya berupaya memperluas ruang dialog lintas pemangku kepentingan. DPPPA Kaltim menggandeng akademisi, kalangan dunia usaha, hingga komunitas masyarakat untuk membedah persoalan marginalisasi perempuan. Sebuah istilah yang merujuk pada kondisi tersisihnya kelompok tertentu dari akses terhadap sumber daya, peluang, dan pengambilan keputusan.
Dalam forum tersebut pula diserahkan penghargaan Gender Champion kepada sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat daerah yang dinilai berhasil merajut perspektif kesetaraan gender ke dalam program kerja mereka. Bagi Anik, penghargaan itu bukan sekadar tanda penghormatan simbolik, melainkan pemantik (stimulus) bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan yang berpihak pada kesetaraan. Ia berharap pengakuan itu dapat menjadi energi baru untuk memperkuat komitmen pembangunan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan.
Sementara itu, Kepala DPPPA Kabupaten Kutim, Idham Cholid, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Baginya, pengakuan tersebut menjadi peneguh bahwa langkah-langkah pemberdayaan perempuan yang dijalankan di Kutim berada di jalur yang tepat.
Ia berharap capaian ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran DPPPA Kutim untuk terus memperkuat berbagai program pemberdayaan perempuan serta mendorong kesetaraan di beragam sektor pembangunan.
“Kami harapan agar Kutim ke depan mampu menjadi daerah percontohan dalam pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan ruang lebih luas bagi perempuan dalam pembangunan daerah,” katanya.
Penghargaan itu, pada akhirnya, bukan hanya menjadi simbol prestasi administratif. Ia menyiratkan sebuah upaya panjang untuk merawat keadilan sosial. Sebuah gagasan yang berakar dari semangat emansipasi perempuan yang dahulu digelorakan oleh tokoh seperti Raden Ajeng Kartini. Di tengah geliat pembangunan daerah, ruang partisipasi perempuan diharapkan terus bertambah luas, agar pembangunan tidak berjalan timpang, melainkan bertumpu pada asas keadilan bagi seluruh warga. (*/kopi3)
