Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Foto: Habibah/Pro Kutim
JAKARTA — Dinamika hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali menjadi sorotan dalam upaya memperkuat efektivitas pemerintahan daerah. Harmonisasi kepemimpinan dinilai menjadi kunci utama agar visi misi pembangunan dapat terealisasi tanpa hambatan komunikasi di tingkat pucuk pimpinan.
Isu tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan tugas pokok dan fungsi wakil kepala daerah (wakada) se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Aswakada) di Jakarta, Senin (27/4/2026) malam.
Forum ini menjadi wadah bagi para wakil kepala daerah untuk membedah peran strategis mereka dalam sistem pemerintahan.
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi yang hadir dalam pertemuan tersebut, menekankan bahwa sinkronisasi kerja antara bupati/wali kota dengan wakilnya memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda di setiap wilayah. Forum ini, menurutnya, menjadi ruang krusial untuk berbagi pengalaman demi memperbaiki pola kerja sama di daerah.
"Banyak masukan konstruktif yang disampaikan para wakil kepala daerah, terutama terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bagaimana membangun harmonisasi dengan kepala daerah yang karakternya beragam," ujar Mahyunadi.
Meski forum tersebut diwarnai berbagai usulan perbaikan regulasi dan penguatan peran wakada, Mahyunadi memilih untuk bersikap suportif terhadap keputusan kolektif organisasi. Ia menyatakan bahwa hubungan kerja di internal Pemerintah Kabupaten Kutim saat ini berada dalam kondisi yang solid.
"Saya bersyukur, hubungan dengan Kepala Daerah Kutai Timur selama ini berjalan baik, mantap-mantap saja. Komunikasi yang terjaga menjadi kunci," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Aswakada Saydiman Marto menegaskan bahwa penguatan organisasi wakil kepala daerah tidak boleh disalahartikan sebagai upaya untuk menciptakan dikotomi kekuasaan. Sebaliknya, Aswakada memposisikan diri sebagai jembatan untuk mempererat koordinasi.
"Aswakada bukan pemisah dari kepala daerah, tetapi justru menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Wakil kepala daerah memiliki posisi strategis untuk memastikan visi misi pembangunan daerah dapat tercapai," tegas Saydiman.
Sejauh ini, hubungan yang disharmonis antara kepala daerah dan wakilnya sering kali menjadi penghambat serapan anggaran dan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia. Melalui bimtek ini, para wakada diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks.
Penguatan jejaring antarwakil kepala daerah ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih responsif. Dengan pembagian tugas yang jelas dan hubungan yang harmonis, roda pemerintahan diharapkan tidak lagi terjebak pada ego sektoral di level pimpinan, melainkan fokus pada orientasi pelayanan masyarakat.(kopi10/kopi13)
