Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Heri Purwanto. Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA – Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ternyata tidak seluruhnya disebabkan faktor ekonomi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mengungkapkan persoalan migrasi penduduk serta belum sinkronnya data kependudukan menjadi penyumbang terbesar membengkaknya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Heri Purwanto menjelaskan banyak warga yang telah berpindah domisili ke luar Kutim, tetapi masih tercatat sebagai penduduk daerah sehingga tetap masuk dalam data ATS.
"Hasil sinkronisasi dengan Dukcapil menunjukkan sekitar tiga hingga empat ribu data merupakan warga yang sudah berada di luar Kutai Timur, tetapi belum bisa langsung dihapus karena masih menunggu sinkronisasi data nasional," jelasnya.
Selain migrasi, Disdikbud juga menemukan sejumlah anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMA, bahkan melanjutkan kuliah, namun masih tercatat sebagai ATS. Kondisi tersebut membuat angka ATS menjadi lebih tinggi dibandingkan kondisi nyata di lapangan.
Di sisi lain, Heri menyebut faktor geografis, budaya, kondisi kesehatan, serta keterbatasan akses pendidikan masih menjadi penyebab sebagian anak belum memperoleh layanan pendidikan.
Karena itu, Disdikbud tidak hanya fokus memperbaiki data, tetapi juga menyiapkan berbagai langkah penanganan, mulai dari penguatan pendidikan nonformal melalui SKB dan PKBM hingga membuka kelas jauh di wilayah yang belum memiliki PKBM.(kopi17/kopi13/kopi3)
