Asisten Ekobang Seskab Kutim Noviari Noor dan Kabag Pembangunan Irma Yuwinda saat diwawancarai Pro Kutim. Foto: Bella Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) menggelar rapat pembahasan studi EHRA dan peninjauan struktur organisasi di Ruang Arau Kantor Bupati, Selasa (3/3/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Seskab Kutim, Noviari Noor didampingi Kabag Pembangunan, Irma Yuwinda.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Perangkat Daerah (PD) terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Dalam wawancaranya usai rapat, Noviari Noor menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas studi EHRA atau Environmental Health Risk Assessment, yakni studi penilaian risiko kesehatan lingkungan yang berfokus pada aspek sanitasi.
“Artinya kita melihat desa-desa atau lokus yang terkait dengan sanitasi berisiko tinggi, sedang, dan rendah,” ujarnya.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting untuk mengetahui kondisi riil sanitasi di lapangan sekaligus menjadi dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Selain itu, rapat juga mengevaluasi efektivitas personel yang terlibat dalam penyusunan studi EHRA guna memastikan tim bekerja secara optimal.
Tak hanya membahas EHRA, Pokja PKP juga melakukan reviu terhadap Surat Keputusan (SK) struktur organisasi Pokja PKP. Peninjauan ini bertujuan untuk menyinkronkan bidang dan personel yang terlibat dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“PKP ini Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi kita melihat juga personel-personel yang duduk di sana, bidang-bidang, apakah sudah memenuhi atau belum, dan itu yang akan kita sinkronkan,” jelas Noviari.
Ia menegaskan, rapat tersebut bukan pertemuan terakhir. Mengingat banyaknya tugas Pokja PKP, khususnya yang berkaitan dengan lima pilar sanitasi di Kutim, koordinasi lanjutan akan terus dilakukan. Bahkan, untuk tahun 2026, rapat direncanakan digelar secara rutin setiap bulan.
Sementara itu, Irma Yuwinda menekankan pentingnya kolaborasi antar-dinas dalam mendukung program sanitasi. Ia menyebut, sinkronisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah menjadi kunci agar data dan parameter penerima manfaat lebih akurat.
“Mengkolaborasikan beberapa sektor yang dominan supaya parameter penerima manfaatnya lebih akurat, dengan mensinkronkan job desk masing-masing dinas terkait,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap penyusunan studi EHRA, pembaruan struktur Pokja PKP, serta strategi sanitasi dapat berjalan lebih terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat Kutim.(kopi17/kopi13)
