Audiensi dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) DPPKB Kutim dan Kemendukbangga. Foto: Humas DPPKB Kutim
SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mempertajam strategi penanganan stunting melalui integrasi data dan sinkronisasi program bersama Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Kalimantan Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan intervensi di lapangan tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan hingga ke tingkat keluarga.
Sinergi tersebut dikukuhkan dalam audiensi dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Bangga Kencana, Selasa (3/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPPKB Kutim menerima data krusial mengenai 11.000 jiwa keluarga berisiko stunting (KRS) di wilayahnya.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa data by name by address (berdasarkan nama dan alamat) menjadi instrumen utama dalam memetakan titik-titik merah indikator program Bangga Kencana. Pihaknya berkomitmen untuk tidak lagi menjalankan program yang bersifat umum, melainkan beralih pada intervensi spesifik berdasarkan akar masalah di setiap desa.
"Kami tidak bisa bergerak tanpa peta yang jelas. Data ini adalah kunci untuk melakukan pemetaan per desa sehingga perencanaan program menjadi lebih presisi. Indikator yang masih menunjukkan rapor merah akan menjadi sasaran utama inovasi kami, seperti program 'Cek Jempol Stop Stunting'," ujar Junaidi.
Selain penanganan stunting, pertemuan tersebut juga menyoroti persiapan Kutim dalam menghadapi bonus demografi. Kepala Perwakilan Kemendukbangga Kaltim, dr Nurizky Permanajati, mengingatkan bahwa potensi besar ekonomi Kutim melalui sektor industri harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.
Menurut Nurizky, kualitas SDM ditentukan sejak dalam lingkungan keluarga melalui akses kesehatan dan pendidikan yang mumpuni. Tanpa persiapan sejak dini, bonus demografi justru berisiko menjadi beban sosial bagi daerah.
"Bonus demografi mensyaratkan SDM yang berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja. Di Kutai Timur, peran perusahaan sangat besar, namun kesiapan mental dan fisik generasi mudanya harus disiapkan dari unit terkecil, yaitu keluarga," tegas Nurizky.
Sebagai bentuk dukungan operasional, Kemendukbangga juga menyerahkan hibah alat kontrasepsi (alokon) guna mendukung program pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi di Kutim.
Pasca-pertemuan ini, DPPKB Kutim berencana melakukan koordinasi lanjutan di tingkat kabupaten untuk menyelaraskan hasil audiensi dengan kebijakan daerah lainnya. Langkah intervensi terukur dijadwalkan mulai diakselerasi secara masif setelah masa Idulfitri mendatang.(*/kopi13/kopi3)
