Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Foto : Dok.Pro Kutim.
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus memperkuat program peningkatan sanitasi dasar masyarakat. Program tersebut dilakukan melalui pembangunan sarana tangki septik (septic tank) dan fasilitas bilik jamban sehat di sejumlah wilayah di Kutim.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan layak huni. Penyediaan sanitasi dasar juga diarahkan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya.
Secara keseluruhan, program sanitasi dasar yang dilaksanakan Dinas Perkim Kutim telah menyasar lebih dari 2.000 unit pemasangan septic tank di berbagai wilayah Kabupaten Kutim. Program tersebut menyentuh masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi rumah tangga.
Salah satu wilayah yang mendapatkan program tersebut adalah Pulau Miang. Di wilayah tersebut, pemerintah daerah telah memasang sekitar 150 unit septic tank untuk masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan permukiman.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kutim, Ahmad Iip Makruf, mengatakan program sanitasi dasar tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih sehat dan layak.
“Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar,” kata Ahmad Iip Makruf.
Ia menjelaskan, sasaran utama program tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan diprioritaskan bagi rumah-rumah yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak atau masih menggunakan sistem pembuangan limbah rumah tangga yang belum memenuhi ketentuan kesehatan dan lingkungan.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Perkim Kutim menggunakan material tangki septik berbahan High Density Polyethylene (HDPE). Material tersebut dipilih sebagai salah satu alternatif dari konstruksi tangki septik berbahan beton yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat.
Menurut Ahmad Iip, penggunaan tangki septik berbahan HDPE memiliki sejumlah keunggulan karena materialnya relatif tahan terhadap benturan dan tahan api. Penggunaan material tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan sarana sanitasi yang lebih aman dan sesuai dengan standar.
“Penggunaan tangki HDPE ini menjadi alternatif dari konstruksi beton. Harapannya, sarana yang diberikan dapat lebih memenuhi standar dan bisa digunakan masyarakat dengan baik dalam jangka panjang,” ujarnya.
Selain menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat, program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Sistem pembuangan limbah rumah tangga yang tidak sesuai standar berpotensi mencemari tanah maupun sumber air di sekitar permukiman.
Ahmad Iip menambahkan, penyediaan sanitasi yang layak tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berhubungan erat dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Sanitasi yang baik dapat membantu mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan yang berpotensi muncul akibat buruknya pengelolaan limbah rumah tangga.
“Sanitasi yang baik tentunya sangat berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus mendukung pemerintah dalam menekan angka stunting,” jelasnya.
Untuk memperluas cakupan program, masyarakat yang membutuhkan bantuan sanitasi dasar dapat mengajukan usulan melalui RT maupun secara perorangan. Setiap usulan nantinya harus dilengkapi rekomendasi dari pihak terkait, baik RT maupun pemerintah desa, sebagai bagian dari proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Perkim berharap program sanitasi dasar dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan menggunakan fasilitas tersebut secara baik agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. (*/kopi14)
