Camat Sangatta Utara Hasdiah Dohi (ist)
SANGATTA - Di tengah denyut pembangunan yang kian riuh di pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terselip kenyataan yang tak bisa diabaikan. Kecamatan Sangatta Utara, kawasan yang kerap disebut sebagai nadi administrasi dan simpul ekonomi daerah, masih menyisakan persoalan mendasar, yakni listrik dan air bersih belum sepenuhnya menjangkau seluruh warganya.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar pada 11-12 Februari 2026 lalu, Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, membeberkan data yang memantik keprihatinan. Sedikitnya terdapat 11 titik di 11 Rukun Tetangga (RT) yang hingga kini belum teraliri listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di sejumlah sudut itu, malam masih bergantung pada cahaya seadanya.
Persoalan tak berhenti pada kelistrikan. Layanan air bersih pun belum sepenuhnya merata. Tercatat 915 Kepala Keluarga (KK) belum menikmati distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim. Bagi sebagian warga, air layak konsumsi masih menjadi kebutuhan yang diperjuangkan saban hari.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak PDAM (Perumdam TTB Kutim) mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. Kami juga akan segera bertemu kembali untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama tim dari PLN,” ujar Hasdiah di Kantor BPU Kecamatan Sangatta Utara, belum lama ini.
Ia menegaskan, pemerintah kecamatan tak ingin berhenti pada laporan administratif. Verifikasi faktual di lapangan menjadi langkah yang akan ditempuh bersama instansi terkait. Pendekatan ini, menurut dia, diperlukan agar hambatan teknis dapat dipetakan secara cermat, apakah persoalan jaringan, keterbatasan infrastruktur, atau kendala lain yang selama ini menghambat distribusi layanan dasar.
"Nanti akan turun bersama-sama, dari PDAM (Perumdam TTB Kutim), PLN, pihak kecamatan, hingga desa. Kita lihat titik-titik mana yang belum (teraliri) dan apa permasalahan utamanya, apakah kendala jaringan atau ada hambatan lain," jelasnya.
Forum Musrenbang tersebut menghimpun 80 usulan program dari tiga desa dan satu kelurahan. Selain listrik dan air bersih, persoalan infrastruktur tetap mengemuka. Normalisasi drainase di sepanjang Jalan Yos Sudarso 1 hingga 4 diusulkan sebagai langkah mendesak untuk mereduksi genangan yang kerap merendam permukiman dan sekolah saat curah hujan meningkat.
Hasdiah memastikan, kebutuhan dasar masyarakat, seperti penerangan, air bersih, serta penanganan banjir akan ditempatkan dalam daftar prioritas yang diperjuangkan di tingkat kabupaten. Pemkab Kutim, kata dia, akan terus mendorong agar persoalan tersebut lekas terurai dan tidak berlarut-larut.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Apa yang belum terealisasi tahun lalu, akan terus kami kawal agar benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah,” pungkasnya. (*/kopi3)
