Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjawab pertanyaan wartawan.Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan langkah strategis untuk merespon rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan memangkas produksi batu bara nasional hingga 195 juta metrik ton. Sebagai salah satu daerah lumbung energi dan pemasok utama batu bara nasional, kebijakan transisi ini berpotensi memicu dampak sosial-ekonomi yang signifikan di Kutim, terutama pada sektor ketenagakerjaan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan, pemerintah daerah telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian ESDM untuk membahas implikasi kebijakan tersebut terhadap daerah. Semula pertemuan direncanakan berlangsung pada Kamis (18/6/2026), namun tim daerah yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi meminta penjadwalan ulang pada pekan depan.
"Pertemuan ditunda ke pekan depan dan pihak kementerian sudah memaklumi. Kami akan membawa poin-poin krusial dan argumen daerah terkait dampak pemotongan kuota produksi ini secara panjang lebar di Jakarta nanti," ujar Ardiansyah ditemui awak media usai kegiatan pelepasan kontingen Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim mengikuti PORDA PERPAMSI VII di Kubar, Kamis (18/6/2026).
Salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Kutim adalah mengantisipasi potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sektor pertambangan selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus penopang utama produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten tersebut.
Ardiansyah menegaskan, pemerintah daerah telah berulang kali mengimbau perusahaan-perusahaan tambang dan kontraktor yang beroperasi di wilayahnya untuk sedapat mungkin menghindari kebijakan PHK sepihak. Kendati demikian, ia mengakui bahwa dinamika global dan regulasi nasional terkini memaksa industri hulu migas dan batu bara melakukan efisiensi ketat.
"Kondisi riil saat ini memang berat dan memicu terjadinya pengurangan tenaga kerja di beberapa korporasi. Menghadapi situasi ini, kami terus mendorong pihak swasta untuk bertanggung jawab terhadap masa depan para pekerja mereka," kata Ardiansyah.
Sebagai bentuk antisipasi, sejumlah perusahaan penyedia jasa pertambangan mulai menggulirkan program pelatihan alih keterampilan (reskilling) bagi para karyawannya. Langkah ini diambil agar para pekerja yang terdampak efisiensi memiliki kompetensi baru yang dapat diserap oleh sektor industri lain yang sedang berkembang.
Ardiansyah mencontohkan salah satu kontraktor pertambangan besar, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), yang baru-baru ini menggelar pelatihan keterampilan bagi pekerja di Kecamatan Bengalon. Program-program penguatan kapasitas seperti ini dinilai menjadi salah satu solusi jangka pendek yang konkret.
"Pelatihan tersebut sangat penting agar tenaga kerja kita bisa terserap kembali di bidang-bidang lain di luar sektor pertambangan murni. Pemerintah daerah mengapresiasi langkah ini dan berharap komitmen serupa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah lonjakan angka pengangguran di Kutai Timur," pungkasnya.(kopi13/kopi3)
