Kepala PLN UP3 Bontang, Sri Wahyuningsih menyampaikan sambutan di syukuran nyala listrik 24 Jam Desa Senambah dan Mulupan. Foto: Bagus/Pro Kutim
MUARA BENGKAL – Keberhasilan pengoperasian listrik 24 jam di Desa Senambah dan Desa Mulupan menjadi bagian penting dari akselerasi Program Listrik Desa (Lisdes) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Peresmian yang dirangkai dalam peringatan HUT ke-76 Desa Senambah di Lapangan Sepak Bola Senambah, Rabu (29/7/2026), membeberkan pentingnya sinergi lintas sektor di tengah penuntasan target elektrifikasi daerah.
Kepala PLN UP3 Bontang, Sri Wahyuningsih, menyampaikan lompatan signifikan dalam peningkatkan Rasio Elektrifikasi di Kutim. Dari data sebelumnya yang berada di angka 81,56 persen, capaian elektrifikasi melesat menjadi 90,78 persen pada tahun 2025 seiring masuknya jaringan listrik di 15 desa baru.
"Untuk tahun 2026 ini, terdapat 31 titik lokasi yang menjadi sasaran penuntasan pembangunan jaringan baru PLN. Jika 31 titik ini berhasil dialiri listrik, maka Rasio Elektrifikasi Kutai Timur akan melonjak drastis mencapai 97,87 persen," terang Sri Wahyuningsih.
Ia menegaskan bahwa penarikan jaringan hingga ke pedalaman Muara Bengkal membutuhkan kerja sama yang erat. Pihaknya dibantu penyediaan alat berat dari pemerintah daerah dan swasta, serta aksi gotong royong masyarakat dalam pemangkasan pohon di sepanjang jalur jaringan (Right of Way/ROW) agar pasokan listrik tetap stabil.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kutim terus mengawal sinergi dengan PLN agar daerah-daerah perdesaan terpencil mendapat prioritas penuh.
"Untuk Kecamatan Muara Bengkal, Alhamdulillah seluruh desa kini sudah terelektrikasi 100 persen. Dengan tuntasnya target tahun ini, nantinya hanya tersisa 3 desa saja yang belum teraliri listrik PLN, yaitu Desa Sandaran, Tanjung Mangkalihat, dan Pulau Miang. Ketiga desa tersebut akan kita targetkan tuntas secara menyeluruh pada tahun 2027," jelas Ardiansyah.
Bupati mengakui, penyesuaian alokasi anggaran APBN yang menyebabkan APBD Kutim terkoreksi dari Rp 9 triliun menjadi Rp 5,7 triliun menuntut pemerintah daerah melakukan penajaman skala prioritas. Namun, keterbatasan ini disiasati melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, termasuk untuk perbaikan infrastruktur jalan rawan banjir dan penataan jaringan air bersih (PDAM) bagi desa-desa yang membutuhkan.
"Meski ada efisiensi anggaran, komitmen kita tidak surut. Kolaborasi antara Pemkab, PLN, dunia usaha, dan masyarakat terbukti mampu memastikan kebutuhan energi dasar warga pedalaman dapat terpenuhi," pungkasnya.(kopi5/kopi13/kopi3)
