Pertemuan Disdikbud Kutim ke Pusdatin membahas penurunan angka anak tidak sekolah. Foto: Budi RPD For Pro Kutim
JAKARTA — Upaya menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui koordinasi lintas pihak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Disdikbud) Kutim yang diwakili Kepala Disdikbud Kutim Mulyonk bersama Kepala Bidang PAUD dan PNF Heri Purwanto melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan (Pusdatin) pada Rabu (11/2/2026) lalu.
Pertemuan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif terkait mekanisme pengolahan data ATS yang menghasilkan angka cukup tinggi di Kutim, sekaligus memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan angka tersebut.
Dalam diskusi, pihak Pusdatin memberikan penjelasan rinci mengenai proses pengumpulan hingga pengolahan data ATS. Penjelasan itu menjadi seperti peta yang membuka arah, memberikan gambaran lebih jelas bagi pemerintah daerah untuk memahami akar persoalan yang muncul dalam data.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari verifikasi dan validasi data hingga tingkat bawah dengan melibatkan Tim Penggerak PKK dan RT, hingga penyusunan rencana aksi daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Penanganan ATS tidak bisa dilakukan sendiri. Harus bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing, baik perangkat daerah maupun masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya ditegaskan Mulyono. rencana aksi tersebut dirancang sebagai gerakan kolektif lintas sektor agar penanganan anak tidak sekolah dapat dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga tidak ada anak yang terlewat dari perhatian," sebutnya.
Selanjutnya ke depan, hasil koordinasi ini akan menjadi dasar langkah lanjutan Pemerintah Kabupaten Kutim dalam menurunkan angka ATS, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.
"Upaya inin diharapkan menjadi jembatan harapan, agar anak-anak yang sempat terhenti pendidikannya dapat kembali melangkah menuju masa depan yang lebih cerah," tutup Mulyono.(Kopi15/kopi13/kopi3)
