Jalannya Monev pelayanan kesehatan Puskesmas Kutim di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim. Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA - BPJS Kesehatan kembali melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) bersama sejumlah Puskesmas di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang belum mengikuti agenda evaluasi pada hari sebelumnya. Kegiatan hari kedua tersebut berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (30/7/2026), sebagai upaya memastikan mutu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terus meningkat.
Dalam pemaparan BPJS Kesehatan, capaian Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) per Juni 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satu Puskesmas yang berhasil meraih nilai KBK 100 persen adalah Puskesmas Teluk Lingga.
Capaian tersebut dinilai cukup istimewa mengingat Puskesmas Teluk Lingga berada tepat di sebelah salah satu rumah sakit swasta di Sangatta. Meski menghadapi tantangan persaingan layanan kesehatan, puskesmas tersebut tetap mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanannya.
Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pelayanan di dalam gedung, tetapi juga pelayanan luar gedung yang bersifat promotif dan preventif kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kapitasi Berbasis Kinerja, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian maksimal yang diraih.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kutim, Herman Prayudi, mengapresiasi peningkatan kinerja seluruh puskesmas di Kutim. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi hingga April 2026, tidak ada lagi puskesmas yang memperoleh nilai KBK di angka 85 persen.
"Artinya, faskes puskesmas di Kutim berada di zona aman dan berkinerja baik," ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan tidak ada lagi konversi pembayaran kapitasi yang berada di bawah 2,5 persen dari total nilai maksimal 4,0 persen. Kondisi itu menjadi indikator bahwa pelayanan di seluruh puskesmas terus mengalami perbaikan.
Selain memaparkan hasil evaluasi, forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah penyampaian berbagai kendala yang dihadapi puskesmas di lapangan. Sejumlah kepala puskesmas mengeluhkan proses rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan yang dinilai masih menemui hambatan.
Beberapa di antaranya mengaku respons dari rumah sakit tujuan rujukan terkadang tidak diterima dengan cepat, sehingga proses pelayanan kepada pasien menjadi terhambat. Tidak jarang pula pasien yang telah dirujuk diminta kembali ke puskesmas untuk membuat rujukan baru menuju rumah sakit lain, sehingga menambah waktu pelayanan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Herman memastikan BPJS Kesehatan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kutim.
"Kami akan membuka pembahasan bersama Dinas Kesehatan Kutai Timur agar berbagai kendala ini dapat ditindaklanjuti dan pelayanan rujukan kepada masyarakat bisa semakin baik," pungkasnya.
Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Selain mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, penyelesaian berbagai kendala pelayanan rujukan diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kutim.(kopi17/kopi13/kopi3)
