Menteri Pertanian RI Andi Amran dalam pengarahan di Rakor Ketahanan Pangan.Foto: Dewi/Pro Kutim
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Musim Kemarau 2026 di Auditorium Gedung F, Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Dalam sambutannya, Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program strategis, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen kepala daerah, khususnya bupati di seluruh Indonesia.
“Kami sengaja mengumpulkan para bupati. Kalau serius, kami dukung penuh dengan anggaran. Kalau tidak, anggaran akan dialihkan ke daerah yang siap,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Amran, telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pertanian, termasuk sekitar Rp 3,9 triliun untuk pengembangan irigasi dan cetak sawah. Bahkan, masih tersedia tambahan anggaran hingga Rp4 triliun yang akan diberikan kepada daerah yang dinilai siap dan memiliki data yang jelas.
Ia menekankan bahwa pengelolaan irigasi menjadi kunci utama dalam menjaga produksi pangan, terutama menghadapi musim kemarau.
Amran juga mengingatkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis pangan, energi, dan air akibat konflik geopolitik global, seperti ketegangan di Timur Tengah serta perang di kawasan Eropa.
Mengacu pada laporan Food and Agriculture Organization (FAO), sekitar 720 juta orang di dunia mengalami kelaparan, dan 45 juta lainnya berada dalam kondisi rawan pangan.
“Di tengah krisis global, ini justru peluang bagi Indonesia. Kita memiliki air melimpah dan sumber daya yang cukup. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik,” ujarnya.
Mentan mengungkapkan bahwa Presiden RI memberikan target ambisius agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Target awal empat tahun bahkan dipangkas menjadi tiga tahun, hingga akhirnya didorong menjadi satu tahun dalam kondisi tertentu.
“Sebagai pembantu presiden, kami harus siap menjalankan. Tekanan itu justru memacu kita untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik,” kata Amran.
Ia menambahkan, tekanan tersebut terbukti mampu mendorong percepatan kinerja sektor pertanian nasional.
Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam produksi beras, yang tidak hanya berdampak pada ketersediaan dalam negeri, tetapi juga memengaruhi harga global. Produksi beras nasional mencapai sekitar 4,9 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.
Dampaknya, harga beras dunia mengalami penurunan signifikan, dari sekitar 660 dolar AS menjadi 340 dolar AS per ton.
“Indonesia sebagai konsumen besar mampu memengaruhi harga dunia. Ini bukti bahwa kerja keras petani dan dukungan pemerintah daerah membuahkan hasil,” jelasnya.
FAO bahkan mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan lonjakan produksi tertinggi di dunia. Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah juga meningkatkan anggaran irigasi hingga Rp39 triliun, serta mengalokasikan dana besar melalui Bulog untuk menyerap hasil panen petani.
Namun demikian, Amran mengingatkan adanya tantangan serius, seperti peredaran pupuk palsu, praktik korupsi, dan permainan harga yang merugikan petani. Ia meminta kepala daerah untuk aktif melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.
“Kalau ada yang bermain, izinnya dicabut dan diproses hukum. Tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menekankan pentingnya integritas pejabat daerah. Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak terlibat dalam praktik lobi proyek maupun intervensi yang merugikan masyarakat.
“Jadilah pemimpin yang membela rakyat. Jangan tinggalkan masalah di akhir jabatan,” pesannya.
Pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya mandiri dalam pangan, tetapi juga energi dan sumber daya lainnya. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, termasuk cadangan nikel untuk energi masa depan, Indonesia diyakini mampu menjadi negara yang kuat dan mandiri.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi musim kemarau 2026 sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan.(kopi15/kopi13/kopi3)
